Gerindra Cuma Kebagian Satu Kursi Sekretaris Komisi di DPRD Kalbar, Ini Kata Suriansyah…

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Kendati masuk empat besar dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak mendapatkan kursi Ketua Komisi di DPRD Provinsi Kalbar.

“Itulah hasil kompromi berbagai Fraksi. Walaupun kurang sesuai harapan, harus diterima supaya kegiatan Dewan bisa segera dimulai,” kata Suriansyah, Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar, kepada wartawan, Rabu (27/11/2019).

Seperti diketahui, hasil Paripurna Penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Selasa (26/11/2019), bahwa Ketua Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Komisi II Fraksi Demokrat, Komisi III Fraksi PKB, Komisi IV Fraksi NasDem, dan Komisi V Fraksi Golkar.

Selain mendapat satu kursi Ketua Komisi, Fraksi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg 2019 juga mendapatkan satu kursi Wakil Ketua Komisi di DPRD Provinsi Kalbar.
Demikian pula dengan Fraksi Golkar. Selain satu kursi Ketua juga mendapatkan dua kursi Sekretaris Komisi. Sementara Fraksi NasDem mendapatkan satu kursi Ketua dan satu kursi Sekretaris Komisi.

Ajaibnya, Fraksi Demokrat yang tidak berhasil mempertahankan kursi Pimpinan DPRD Provinsi Kalbar pada Pileg 2019, justru mendapatkan satu kursi Ketua dan satu kursi Wakil Ketua Komisi.

Lebih ajaib lagi Fraksi PKB (PKB, Hanura, PKPI, dan Perindo) yang notabene perolehan suaranya jauh di bawah Partai Gerindra, justru mendapatkan satu kursi Ketua Komisi.

Sementara Fraksi PAN mendapatkan dua kursi Wakil Ketua Komisi. Sedangkan Fraksi PKS-PPP mendapatkan satu kursi Sekretaris Komisi, sama seperti Fraksi Gerindra.

Fraksi Gerindra hanya kebagian kursi Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, diisi Sy Ishak Ali Almuthahar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Pontianak.

Komisi I ini membidangi Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Meliputi Sekretariat Daerah (Setda), pemerintahan, kepegawaian, perencanaan pembangunan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kemudian Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pengembangan Sumbet Daya Manusia (PSDM), Badan Penghubung, Pertahanan dan Keamanan (Hankam) serta pertanahan.

BACA: Angeline Fremalco Nakhodai Komisi 1 DPRD Kalbar

BACA: Belum Penetapan Ketua, Paripurna Penyusunan AKD Sudah Alot

Selain itu, bidang tugas komisi ini juga meliputi media/pers, hukum dan HAM, keimingrasian, perizinan, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Meliputi pula hubungan internasional dan perbatasan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengelolaan perbatasan daerah.

Kendati hanya mendapatkan kursi Sekretaris Komisi I, Fraksi Gerindra Kalbar kemungkinan tidak terlalu kecewa. Lantaran ini demi terwujudnya kebersamaan di DPRD Provinsi Kalbar.

Lagi pula, bidang tugas Komisi I ini sama dengan yang ditangani Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Suriansyah memastikan, demi persatuan dan kesatuan, kader partainya siap ditempatkan di mana saja dalam AKD. “Di mana pun posisi yang dipercayakan, akan kami laksanakan,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar dua periode ini.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar dari Partai Golkar, Prabasa Anantatur memastikan tidak ada yang ditinggalkan dalam penyusunan AKD ini.

Ia mengatakan, memang ada satu Fraksi tidak mendapatkan kursi Ketua Komisi walaupun partainya masuk empat besar di DPRD Provinsi Kalbar.

“Tetapi itulah hasil musyawarahnya. Tidak ada masalah. Terbukti kemarin paripurna kita berjalan mulus, tidak ada interupsi, tidak ada apa-apa. Anggota dari Fraksi tersebut (Gerindra-red) juga hadir,” kata Prabasa.

Penetapan unsur Pimpinan Komisi yang berarti bukan hanya Ketua ini (termasuk pula Wakil Ketua dan Sekretaris), kata Prabasa, sesuai dengan keinginan semua Fraksi yang ingin menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalbar, Ardiansyah juga memastikan tidak ada Fraksi yang ditinggalkan dalam penyusunan AKD ini.

Kalaupun ada yang mendapatkan lebih sedikit, menurut dia, sebenarnya terletak pada komunikasinya. “Mana yang lebih intens berkomunikasi ya itulah mungkin berpeluang menempatkan kawan-kawannya di Pimpinan AKD,” kata Ardiansyah.

Kendati tidak menyebutkan secara gamblang, Ardiansyah menyebutkan ada salah satu Fraksi di DPRD Provinsi Kalbar ini yang komunikasinya kurang intens dengan Fraksi lainnya.

Terkait pentingnya komunikasi ini, Ardiansyah mencontohkan apa yang terjadi di Fraksi PDI Perjuangan. “Awalnya, komunikasi Fraksi PDI Perjuangan agak sumbat dengan kawan-kawan. Tetapi semakin dekat (penetapan AKD), komunikasi semakin bagus. Sehingga muncullah konsep kebersamaan itu,” paparnya.

Sangat disayangkan, kata Ardiansyah, kalau komunikasi antarfraksi itu tersumbat terkait musyawarah untuk mufakat ini. “Tetapi bagaimana pun juga, untuk penyusunan Pimpinan AKD ini, tidak semualah bisa puas. Kalau berbicara puas itu kan susah,” ucapnya.

Namun bagi yang kurang puas, lanjut dia, tidak perlu berkecil hati. Lantaran penyusunan AKD ini akan ada lagi setelah 2,5 tahun yang sudah ditetapkan ini berjalan.
“Nanti ada penyeimbangannya. Misalnya, yang belum dapat (kali ini) berikutnya dapat. Harus ada pengertian juga, bahwa yang kali ini dapat banyak, berikutnya harus mengalah,” tutur Ardiansyah.(dik)