Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Yandi, politisi milenial asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tengah menjadi sorotan. Sejumlah pernyataannya dan terakhir secara frontal meminta Pemerintah Kota Pontianak untuk mengkaji ulang penyertaan modal di Bank Kalbar.
“Ini uang rakyat, kita mempertanggungjawabkannya ke rakyat,” ujar Yandi saat ditemui kalimantantoday.com disela-sela Rapimnas Hanura di Jakarta, Jumat (22/11).
Simak hasil mawawancaranya untuk mengetahui lebih jauh pernyataannya yang ‘kontroversial’ tersebut. Berikut petikannya:
Anda meminta agar Pemkot Pontianak mengkaji ulang penyertaan modal di Bank Kalbar. Bisa dijelaskan apa yang melatarbelakanginya?
Terkait penyertaan modal, tentu kita melihat dari dua sisi. Pertama, seberapa besar sih manfaat dari penyertaan modal tersebut. Kedua, dana penyertaan modal itu didapat dari uang hasil pajak rakyat. Seharusnya uang pajak rakyat itu digunakan untuk pembangunan yang bisa secara langsung dirasakan oleh rakyat.
Apakah berarti ada kekeliruan cara pandang dengan menempatkan dana di Bank Kalbar dan mengeyampingkan pembangunan?
Saya melihat memang ada kekeliruan dalam cara pandang kita, penyertaan modal baru bisa dilakukan bila keuangan pemerintah itu berlebih-lebih. Analogi sederhana, jika seseorang sudah mapan dan punya uang lebih, uang itulah yang ditabung.
Anda ingin mengatakan bahwa keuangan Pemkot tidak berlebih-lebih?
Kalau kita melihat rencana pembangunan Pemkot, kita masih membutuhkan banyak dana untuk membangun Pontianak. Apa sih benefitnya? Apa hasil yang didapat dengan menggelontorkan dana ke Bank Kalbar tentu ada hitung-hitungannya. Kita tidak mau kebijakan ini justru hanya mementingkan dan menguntungkan segelintir orang saja, tapi menguntungkan masyarakat Pontianak.
Bagaimana Anda melihat kinerja Bank Kalbar?
Saya tidak ingin menilai kepemimpinan di Bank Kalbar secara person to person. Saya hanya melihat secara kinerja kelembagaan. Alat ukurnya, berapa besar sih masyarakat percaya ke Bank Kalbar. Kepercayaan itu dilihat berapa banyak masyarakat yang menyimpan uangnya di bank tersebut.
Kedua, seberapa besar sih dana bank tersebut yang disalurkan dalam bentuk kredit. Bagaimana kredit bermasalahnya (non performing loan/NPL). Kredit macet ini berasal dari pihak bank atau dari nasabahnya. Tentunya harus ada transparansi dari bank tersebut.
BACA: Bank Kalbar Dinilai Kalah dengan CU
Kami di Dewan tentu ingin melihat semua itu untuk dijadikan pertimbangan, jangan sampai menggelontorkan dana tapi kondisi bank tersebut tidak benefit. Termasuk misalnya, kasus-kasus hukum yang tengah menimpa bank tersebut. Ini ada apa sebenarnya? Apa yang sedang terjadi? Ada masalah apa? Inikan perlu penelaahan mendalam untuk menjawab semua pertanyaan itu. Ini uang rakyat, kita mempertanggungjawabkannya ke rakyat.
Apakah artinya Bank Pasar itu lebih benefit?
Bank Pasar itu milik Pemkot. Berbeda posisinya dengan Bank Kalbar, Pemkot Pontianak itu hanya bagian kecil saja. Jangan sampai masyarakat salah persepsi, seakan-akan Pemkot Pontianak itu menguasai Bank Kalbar. Justru Bank Pasar itu milik kita dan saya melihat tidak ada permasalahan di Bank Pasar. (KT)
