Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Seyogianya pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Provinsi Kalbar tuntas pada Rabu (13/11/2019) kemarin. Namun musyawarah yang dilakoni unsur pimpinan dan fraksi-fraksi mengalami kebuntuan (deadlock).
Baik itu partai-partai yang mempunyai banyak kursi atau sedikit, maupun fraksi gabungan, semua harus dilibatkan dalam pembicaraan
“Pada pertemuan (internal-red) terakhir kemarin, memang belum ada kesepakatan (mufakat),” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/11/2019).
Ia mengungkapkan, pertemuan terakhir tersebut tidak dihadiri Ketua DPRD Kalbar M Kebing L. “Yang hadir saya, Pak Syarif Amin, Pak Prabasa dan Ketua-Ketua Fraksi,” ujar Suriansyah.
Tidak tercapainya mufakat tersebut, menurut Suriansyah, lantaran masih ada berbagai kepentingan yang overlap dan belum bisa disatukan.
“Sehingga tadi (Kamis) pagi, kami unsur pimpinan (minus Prabasa Anantatur-red) melakukan pertemuan untuk membahas konsep dari Pak Ketua (Kebing-red),” ungkap Suriansyah.
Konsep dimaksud masih dibahas Wakil Ketua DPRD Kalbar, Sy Amin Muhammad Assegaf bersama yang lainnya. “Karena memang ada yang sedikit tumpang tindih, terutama terkait keinginan dari Fraksi PDI Perjuangan dan NasDem,” ujar Suriansyah.
Karena bagaimanapun, apabila kita di DPRD ini tidak kompak dan saling mendukung, tentu akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan ke depannya
Namun, lanjut Suriansyah, dari hasil pembahasan itu, sudah ada sedikit kelonggaran dari keinginan yang tumpah tindih dimaksud. “Mudah-mudahan dengan kelonggaran ini, teman-teman dari partai lainnya juga bisa menerima,” harapnya.
Suriansyah juga berharap, fraksi-fraksi dari partai yang mempunyai kursi lebih sedikit di DPRD Kalbar, bisa memahami dan menempatkan diri secara proporsional agar tercapat mufakat dalam penyusunan AKD.
Dia mengingatkan, unsur pimpinan di AKD itu bukan hanya kursi Ketua. Untuk di Komisi terdapat Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris. Sementara di Badan terdapat posisi Ketua dan Wakil Ketua.
Kalau Fraksi Gerindra, ungkap Suriansyah, pada prinsipnya tidak overlap kepentingan dengan partai-partai lain. “Prinsipnya, kami tidak berpihak ke manapun. Kami menginginkan adanya kebersamaan saja, melibatkan seluruh Fraksi di DPRD Kalbar,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar ini.
Sejalan dengan itu, Pimpinan DPRD Provinsi Kalbar (dari PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, dan Gerindra) pada intinya juga berpendapat harus ada kebersamaan dalam penyusunan AKD.
“Baik itu partai-partai yang mempunyai banyak kursi atau sedikit, maupun fraksi gabungan, semua harus dilibatkan dalam pembicaraan,” kata Suriansyah.
Supaya, jelas dia, perjalanan lembaga DPRD Provinsi Kalbar ini ke depannya menjadi kompak, dan bisa bersinergis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.
“Karena bagaimanapun, apabila kita di DPRD ini tidak kompak dan saling mendukung, tentu akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan ke depannya,” ingat Suriansyah.
Jadi mungkin setelah PSDM (Peningkatan Sumber Daya Manusia) kita ketemu lagi untuk menyatukan persepsi kawan-kawan setiap Fraksi supaya tercapai mufakat
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar dari NasDem, Sy Amin Muhammad Assegaf membenarkan tentang adanya komunikasi terkait konsep supaya penyusunan AKD dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut. “Cuma kayaknya belum fair, karena hanya dihadiri tiga pimpinan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, masih ada tarik menarik terkait pimpinan Komisi. “Fraksi-Fraksi belum klop terkait pimpinan Komisi ini. Mungkin ada di antara Fraksi-Fraksi itu mendapat instruksi dari partai terkait Komisi. Mungkin seperti itu,” duga Amin.
Sementara ini, ungkap Amin, terdapat dua Fraksi yang tidak bisa ikut membahas konsep dimaksud, yakni Golkar dan PKS yang ada kegiatan partai diluar.
“Jadi mungkin setelah PSDM (Peningkatan Sumber Daya Manusia) kita ketemu lagi untuk menyatukan persepsi kawan-kawan setiap Fraksi supaya tercapai mufakat,” jelas Amin.
Kalau dengan kebersamaan, saya yakin tidak akan ada yang ditinggalkan, tidak perlu ngotot hanya untuk posisi Ketua
Di antara persepsi yang dimaksudkan Amin itu terkait pimpinan AKD itu bukan hanya kursi Ketua. “Totalnya ada 19 pimpinan AKD itu. Kalau dengan kebersamaan, saya yakin tidak akan ada yang ditinggalkan, tidak perlu ngotot hanya untuk posisi Ketua,” ujar Amin.
Pada pertemuan kembali untuk membahas AKD usai PSDM tersebut, kata Amin, kemungkinan besar akan tercapai mufakat. “Terpenting masing-masing Fraksi legowo, tidak mendominasi. Semua akan terakomodir,” tuturnya.
Kalau mufakat tidak kunjung tercapai, lanjut Amin, sesuai aturan akan dilakukan voting. Kalau sudah sampai pada tingkat ini, maka akan ada yang tertinggal atau tidak terakomodir. “Kita tidak ingin seperti itu,” tegasnya.
Amin pun kembali menekankan keinginan terkait kebersamaan dalam penyusunan AKD tersebut. “Niatnya kawan-kawan semua itu kebersamaan, tidak ada yang ditinggalkan. Kita utamakan musyawarah mufakat,” pungkasnya.(dik)
