KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Hingga kini, permasalahan di kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalbar seakan sudah mendarah daging dan kian kompleks. Parahnya, selalu berulang-ulang.
“Contohnya kasus-kasus ilegal. Untuk mengusutnya sampai tuntas begitu susah,” sesal Suyanto Tanjung, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, kepada wartawan, Kamis (07/11/2019).
Menurut Suyanto, lengahnya pengawasan di perbatasan dimanfaatkan oknum yang memang mencari keuntungan pribadi. Misalnya dengan menutup mata terkait tindakan-tindakan ilegal, karena sudah bersekongkol dengan pelaku.
“Seperti pada kasus penyelundupan manusia. Karena peran oknum tidak bertanggungjawab, begitu mudahnya lolos hanya dengan berkedok menjadi TKI,” kata Suyanto.
Begitu pula terhadap barang-barang ilegal, lanjut Suyanto, keluar masuknya antarnegara nampak sangat mudah. “Bahkan Narkoba sangat mudah masuk ke Indonesia, dalam jumlah yang tidak sedikit,” kesalnya.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Menurut Suyanto, pemerintah harus mengambil langkah konkret, dimulai dari sisi regulasi. “Harus ada aturan yang lebih komprehensif untuk persoalan ini,” pintanya.
Aturan yang komprehensif tersebut, jelas dia, tentunya harus dapat mendorong sinergisitas instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kasus ilegal di perbatasan negara. “Tanpa merugikan siapapun,” pungkas Suyanto.(dik)