Pupuk Bersubsidi Mulai Langka, Karolin Intruksikan Distana Landak Cek Lapangan 

 

KALIMANTAN TODAY, LANDAK- Bupati Landak Karolin Margret Natasa melakukan rapat koordinasi dan evaluasi pupuk bersubsidi tahun 2019 dengan pihak distributor pupuk bersubsidi Kabupaten Landak, Plt. Kadis Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak beserta jajaran, Perwakilan Forkopimda Landak serta OPD terkait yang berlangsung di aula Kantor Dinsa Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, Senin (28/10/19).

Rapat koordinasi dan evaluasi pupuk bersubsidi ini dilakukan terkait mulai langkanya pupuk bersubsidi untuk padi dipasaran yang disebabkan berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Landak tahun 2019 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2018 sebanyak 17.972 ton berkurang menjadi 9.013 ton di tahun 2019 yang mengakibatkan para petani kewalahan dalam mencari pupuk bersubsidi Kabupatan Landak, serta dikhawatirkannya penyalahgunaan penyaluran pupuk di kios yang tidak sesuai dengan Rencana Definiti Kebutuhan Kelomok (RDKK).

Untuk itu, Bupati Landak Karolin meminta instansi terkait untuk membentuk tim gabung dan segera turun kelapangan untuk melihat langsung kondisi di lapangan terkait mulai langkanya pupuk bersubsidi ini, serta meminta Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten bersama instansi terkait membentuk tim penyusunan Rencana Definiti Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Kita melakukan rapat koordinasi dan evaluasi ini dengan upaya mencari solusi terhadap mulai langkanya pupuk bersubsidi terutaman untuk pertanian padi di Kabupaten Landak. Dan Saya meminta Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak bersama instansi terkait untuk segera kelapangan dengan mengecek kelangkaan pupuk bersubsidi di lapangan serta membentuk tim penyusunan RDKK agar kebutuhan pupuk petani bisa diketahui berapa jumlah yang mereka butuhkan,” ucap Bupati Landak.

Selain itu, Bupati Landak juga meminta kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak untuk menyurati Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait selisih data luas lahan antara BPN dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.

“Kita juga akan menyurati Gubernur Kalimantan Barat terkait perselisihan luas lahan antara kami Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dengan pihak Badan Petahanan Nasional Kabupaten Landak dengan tujuan agar tidak ada perselisihan dan penyalahgunaan terkait pemberian bantuan pertanian terutama untuk pupuk bersubsidi,” terang Bupati Landak.

Lebih lanjut Bupati Landak menegaskan agar pihak distributor dan pejual pupuk bersubsidi di kios-kios untuk tidak bermain-main dengan penjualan pupuk bersubsidi sehingga dapat menyebabkan kelangkaan atau kekurangan pupuk bersubsidi dan meminta Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahan Pangan Kabupaten Landak untuk mengawasi mereka.

“Saya tegaskan kembali untuk Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak untuk mengawasi pihak distributor dan kios-kios penjualan pupuk bersubsidi dan benar-benar diawasi. Dan untuk kios-kios penjual pupuk Saya ingatkan jangan main-main untuk melakukan penyalahgunaan penjualan pupuk bersubsidi, akan kita berisanksi jika ada yang berani,” tegas Bupati Landak.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pertanian, Perikana dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak Alpius akan melaksanakan dengan segera arahan dari Bupati Landak terkait dari hasil rapat koordinasi dan evaluasi bersama dan yang terpenting akan membentuk tim pelaksana RDKK terkait kelangkaan pupuk bersubsidi serta perselisihan luas lahan pertanian antara Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dengan Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Landak.

“Dari hasil rapat tadi kita langsung merspon apa yang menjadi arahan dan instruksi Bupati Landak terutama pembentukan tim pelaksana RDKK serta langsung turun kelapangan mengecek kebutuhan pupuk ke petani dan melakukan uji petik kepada kios-kios pejualan pupuk bersubsidi. Selain itu, kita segera meyurati Gubernur Kalimantan Barat terkait perselisihan luas lahan antara Kami di Dinas dengan pihak BPN serta membentuk tim verifikasi terhadap luasan lahan baku pertanian sawah di Kabupaten Landak,” ungkap Plt. Kadis Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak (Sab)