Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Masa kepemimpinan Sutarmidji dan Ria Norsan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar sudah memasuki tahun kedua. Masyarakat menanti kabar, sudah sejauhmana perkembangan rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya.
“Saya sebagai wakil rakyat untuk Dapil (Daerah Pemilihan) Sanggau-Sekadau juga bertanya-tanya mengenai perkembangan rencana pembentukan provinsi baru itu,” kata Cok Hendri Ramapon, Anggota DPRD Provinsi Kalbar ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (23/10/2019).
Legislator Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengungkapkan, rencana pemekaran Provinsi Kalbar tersebut merupakan janji kampanye Midji-Norsan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu.
Kendati bukan dari Partai Politik (Parpol) pengusung Midji-Norsan pada Pilkada lalu, Cok Hendri, sependapat bahwa Provinsi Kalbar ini perlu dimekarkan.
Apabila terbentuk Daerah Otonom Baru (DOB) Kapuas Raya hasil pemekaran Provinsi Kalbar, menurut dia, banyak manfaat yang bisa dirasakan.
“Terutama terkait anggaran pembangunan daerah yang akan bertambah. Khususnya untuk lima kabupaten yang masuk rencana Provinsi Kapuas Raya (Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu),” ucap Cok Hendri.
Kalau tidak salah, ungkap dia, dengan terbentuknya provinsi baru, anggaran pembangunan akan bertambah beberapa triliun, sekitar Rp5 Triliun. “Ini tentunya bagus untuk perkembangan daerah ke depan,” tutur Cok Hendri.
Dengan penambahan anggaran tersebut, lanjut Cok Hendri, niscaya pembangunan sarana dan prasarana lainnya akan lebih cepat terlaksana.
“Ibarat kata, kalau lima potong kue untuk lima orang, tentu masing-masing hanya mendapatkan satu potong. Tetapi kalau ditambah lima potong lagi menjadi sepuluh potong, masing-masing akan mendapatkan dua potont. Tentu kenyangnya akan lebih cepat. Begitu juga dalam pembangunan kalau anggarannya bertambah,” kata Cok Hendri beranalogi.
Atas manfaat itulah, kata Cok Hendri, sebagian besar masyarakat Kalbar juga menunggu informasi kelanjutan pembentukan Provinsi Kapuas Raya.
“Saya rasa pemerintah dapat memberikan informasilah kepada masyarakat yang sudah lama menunggu kelanjutan rencana pemekaran tersebut,” tutup Cok Hendri.(dik)
