Ihwal Pimpinan AKD, Sudarno: Kita Bicarakan Enak Sama Enak Saja

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Kendati meraih kursi terbanyak di DPRD Provinsi Kalbar, PDI Perjuangan tidak ngotot terkait pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Partai banteng moncong putih ini, cenderung memilih mekanisme musyawarah mufakat.

“Kita bicarakan enak sama enak saja. Supaya Fraksi-Fraksi lain tidak merasa tertinggal dalam menempatkan kadernya di AKD,” kata Martinus Sudarno, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/10/2019).

Pernyataan Sudarno ini tentunya meminimalisir ketegangan terkait adanya wacana di Tim Panitia Kerja (Panja) tentang penetapan pimpinan AKD berdasarkan mekanisme perolehan kursi terbanyak pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

PDI Perjuangan yang meraih 15 kursi, terbanyak di DPRD Provinsi Kalbar, tentunya menjadi modal kuat untuk meraup seluruh pimpinan AKD. “Lima belas kursi. Tetapi lebih enak bicara saling mengisi untuk AKD,” ucap Sudarno.

Ia memastikan, PDI Perjuangan tetap mengedepankan musyawarah mufakat dalam menempatkan Pimpinan Komisi-Komisi, Badan Kehormatan (BK), Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Banleg), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Kalaupun Panja pada akhirnya memutuskan bahwa penetapan Pimpinan AKD berdasarkan kursi terbanyak, kata Sudarno, boleh saja PDI Perjuangan mendapatkan haknya sebagai pemenang Pemilu.

“Sah-sah saja misalnya dalam AKD, kader-kader PDI Perjuangan dominan duduk dalam kursi pimpinan. Itu memang hak donk. Tetapi kembali ke awal tadi, musyawarah bersama tujuh fraksi tetap kami utamakan,” tegas Sudarno.

Lembaga DPRD Kalbar ini, ingat Sudarno, bersifat kolektif kolegial. Artinya melibatkan para pihak dalam mengeluarkan suatu keputusan atau kebijakan melalui mekanisme musyawarah. “Kita kedepankan semangat kebersamaan,” tutupnya.(dik)