Kurang Apalagi Pengorbanan Masyarakat Kalbar untuk Indonesia?

 

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK –
Menilik sejarah bangsa ini, kurang apalagi pengorbanan masyarakat Kalbar untuk Indonesia. Tetapi apa yang didapat provinsi ini dari Pemerintah Pusat (Pempus).

“Kita mengimbau Pemerintah Pusat untuk menerapkan sila kelima dari Pancasila itu di Kalbar, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” kata Subhan Nur, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/10/2019).

Sejarah membuktikan, ungkap Subhan, korban terbesar pendudukan Jepang di Indonesia adalah masyarakat Kalbar. “Satu generasi intelektual Kalbar hilang dipancung Jepang dalam Peristiwa Mandor. Sekarang kompensasinya diambil orang Pusat,” ungkapnya.

Sebelum perlawanan arek-arek Surabaya pada 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan, masyarakat Kalbar sudah menggelorakan perlawanan kepada Belanda. “Dengan penyerangan tangsi di Sambas,” ujar Subhan.

Legislator Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas ini juga mengungkapkan, pengorbanan dan perjuangan masyarakat Kalbar selama massa konfrontasi dengan Malaysia juga tidak perlu diragukan lagi.

Kemudian, lanjut Subhan, Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara Indonesia merupakan buah karya putra Kalbar, Sultan Hamid II yang dipakai sampai sekarang. “Tetapi apa yang didapat Kalbar,” sesalnya.

Sekarang hutan Kalbar dibabat habis untuk perkebunan sawit. Penikmatnya korporat-korporat. Sementara masyarakat hanya kebagian lingkungan yang rusak.

Lantaran sawitisasi tersebut, Kalbar menjadi penghasil Crude Palm Oil (CPO). Lagi-lagi tidak dapat dinikmati masyarakat Kalbar. Justru menderita karena bencana kabut asap yang disebabkan banyak perusahaan perkebunan sawit. “Tetapi masyarakat setempat yang dikambinghitamkan,” kesal Subhan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan pengorbanan dan pemberian seluruh kerajaan di Indonesia, termasuk di Kalbar. Tetapi apa yang didapat kerajaan-kerajaan di Kalbar. “Hidup segan mati tak mau. Istananya saja tinggal menunggu roboh,” ucap Subhan.

Sebagai situs sejarah, kata Subhan, istana-istana tersebut seharusnya dipelihara negara karena sudah dijamin Undang-Undang (UU). “Tetapi kenyataannya? Silakan tanya ke Raja-Raja di Kalbar ini,” katanya.

Beranjak dari hal tersebut, Legislator Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengingatkan, jangan sampai kekecewaan masyarakat Kalbar selama ini terakumulasi sehingga memunculkan gerakan-gerakan yang mengecewakan Pempus, seperti yang terjadi Papua.

Subhan menyampaikan peringatan ini, lantaran kecintaannya terhadap NKRI. Jangan sampai terkoyak-koyak hanya karena masyarakat Kalbar mendapat perlakuan tidak adil dari Pempus.

Ia berharap Pempus melakukan beberapa hal terhadap Kalbar. Di antaranya terkait pemerataan pembangunan sampai ke perbatasan negara. Supaya seluruh masyarakat dapat menikmatinya.

Subhan juga meminta Pempus mencabut status Sultan Hamid II yang hingga kini masih dicap pengkhianat karena dituduh terlibat Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).

“Cabut cap pengkhianat terhadap Sultan Hamid II itu, karena beliau merupakan pencipta lambang negara. Kalau tidak, karyanya jangan dipakai,” tegas Subhan.(dik)