Minggu , 9 Agustus 2020
Home / LINGKUNGAN / Kapolda Kalbar Harap BMKG Batasi Rilis Langsung Prakiraan Cuaca

Kapolda Kalbar Harap BMKG Batasi Rilis Langsung Prakiraan Cuaca

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono dalam FGD Penanganan Karhutla dan Solusinya, di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (08/10/2019)
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono dalam FGD Penanganan Karhutla dan Solusinya, di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (08/10/2019)

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Dalam Focus Group Discussion (FGD) “Penanggulangan Karhutla dan Solusinya” di Ballroom Ibis Hotel Pontianak, Selasa (08/10/2019) pagi, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono mengeluarkan beberapa rekomendasi.

Salah satunya, Kapolda Didi Haryono meminta Badan Meteologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tidak langsung merilis prakiraan cuaca ke masyarakat. Melainkan ke pejabat atau instansi terkait penanggulangan Karhutla.

Contohnya prakiraan curah hujan pada sepekan mendatang. “Dampaknya, pelaku atau masyarakat berbondong-bondong membakar lahan, karena mereka sudah mengetahui akan hujan,” jelas Didi.

Ia juga mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat peraturan terkait sanksi administratif terhadap pelaku perorangan yang membakar lahan.

Perusahaan, lanjut Didi, diharapkan tidak hanya menyiapkan tower untuk memantau lahan, tetapi juga tower air. “Lengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang langsung dapat digunakan,” katanya

Didi juga meminta dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) juga disalurkan untuk penghargaan (reward) bagi penjaga lahan perkebunan. “Sebagai motivasi mereka dalam bertugas,” ujarnya.

Kemudian, Pemda harus bisa membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi petani. “Dengan mengalihkan lahan-lahan yang dapat menunjang kelangsungan hidup petani sesuai dengan tujuan pembangunan nasional,” jelas Didi.

Sementara Dinas Pendidikan, kata Didi, diharapkan memasukkan materi penanggulangan Karhutla ke sekolah, terutama di tingkat SMP dan SMA.

Tentunya dengan tidak melepaskan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat. “Karena pelajar sebagai penerus dan penjaga dalam mengelola kelangsungan hidup ke depannya,” terang Didi.

Ia menambahkan, fenomena Karhutla yang multidimensi, memerlukan kolaborasi multipihak. “Pengendalian Karhutla memerlukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, yaitu TNI-Polri, masyarakat, akademisi, korporasi, CSO dan pemerintah,” papar Didi.(dik)

Tentang Kalimantan Today

Cek Juga

Kunker Di Ngabang, Bupati Landak : Manfaatkan Lahan Yang Menganggur

  KALIMANTAN TODAY, LANDAK – Bupati Landak Karolin Margret Natasa melakukan kunjungan kerja ke desa-desa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *