Pemindahan Ibu Kota Negara, Miftah: Apa Urgensinya?

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–
Rencana Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan memunculkan pro-kontra di masyarakat, tidak terkecuali di kalangan legislatif di daerah.

“Saya secara pribadi tidak setuju? Urgensinya apa. Sampai saat ini belum urgen,” kata Miftah, Anggota DPRD Provinsi Kalbar ditemui di ruang kerjanya, Senin (02/09/2019).

Bayangkan saja, kata Miftah, anggaran yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota negara itu hampir tembus Rp500 Triliun. “Cobalah anggaran sebesar itu digunakan untuk membangun bidang kesehatan yang selama ini sangat dibutuhkan rakyat,” ujarnya.

Anggaran yang sangat luar biasa besarnya itu, menurut Miftah, lebih baik digunakan untuk bagaimana pemerintah hadir dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. “Jangan lebih mementingkan pembangunan yang bersifat fisik, seperti untuk pemindahan ibu kota negara,” tegasnya.

Miftah juga sangat menyayangkan, di tengah APBN defisit malah berencana memindahkan ibu kota negara. Parahnya lagi muncul wacana untuk menggunakan anggaran pihak swasta.

“Saya sangat tidak setuju pembiayaannya dari pihak swasta. Kalaupun memang diputuskan untuk memindahkan ibu kota negara, mau tidak mau, apapun risikonya, harus menggunakan APBN,” ucap Miftah.

Legislator PPP ini menilai, kalau sampai swasta yang membiayai pemindahan ibu kota negara, ini sangat berbahaya. “Nanti ujung-ujungnya kita ini mengontrak di negara sendiri, itu risikonya sangat besar,” pungkas Miftah.(dik)