Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Penyerapan APBD Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2019 hingga Agustus terbilang rendah. Ini membuat Fraksi-Fraksi di DPRD Kalbar, baik dari Partai Politik (Parpol) yang mengusung maupun yang menjadi lawan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) lalu, “menyerang” Sutarmidji.
“Sayang disayangkan, di tengah keterbatasan anggaran serta masih banyaknya prioritas pembangunan yang harus disegerakan, terjadi penyerapan anggaran yang rata-rata masih kecil,” kata Sy Ishak Ali Almuntahar, Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Kalbar.
Ishak menyampaikan hal tersebut dalam Pandangan Umum (PU) Fraksinya terhadap Nota Penjelasan Gubernur atas Rancangan APBD Perubahan TA 2019 di Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (21/08/2019).
Gerindra yang notabene Parpol yang menjadi lawan Sutarmidji pada Pilgub lalu, memang banyak memberikan apresiasi terkait berbagai rancangan dalam APBD Perubahan TA 2019.
Namun apresiasi demi apresiasi yang disampaikan Ishak, tidak menghentikan langkah Gerindra untuk mengkritisi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar yang lima tahun ke depan dipimpin lawan politiknya.
Selain dari Fraksi Gerindra, Gubernur Sutarmidji juga mendapat kritikan pedas dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Provinsi Kalbar, Parpol yang mengusungnya pada Pilgup lalu.
Jubir Fraksi NasDem DPRD Provinsi Kalbar, Michael Yan Sri Widodo meminta penjelasan terkait rendahnya penyerapan APBD TA 2019 hingga sisa empat bulan pelaksanaan. “Mohon penjelasannya, apa penyebab utamanya dan bagaimana upaya-upaya untuk mengakselerasinya,” katanya.
Menanggapi PU Fraksi DPRD Provinsi Kalbar itu, Gubernur Sutarmidji yang ditemui usai paripurna mengakui rendahnya penyerapan APBD TA 2019 tersebut. “Terkesan lambat, karena kan menumpuk di akhir tahun,” jelasnya.
Kendati penyerapan anggaran hingga Agustus 2019 ini masih rendah, Midji–sapaan Sutarmidji–tetap optimis pada akhir tahun akan mencapai di atas 95 persen. “Kita akan upayakan seperti itu,” katanya.
Midji menjelaskan, lambatnya penyerapan APBD TA 2019 ini karena perencanaan dan kegiatan pembangunannya dalam satu tahun anggaran. “Ini kan harus tender perencanaan dulu. Itu sudah makan waktu 4 bulan,” katanya.
Supaya masalah tersebut tidak terulang, mulai sekarang perencanaan pembanguna. dalam APBD itu akan dilakukan pada tahun sebelumnya. “Makanya pada APBD Perubahan ini kita lebih banyak pada perencanaan, nanti pada 2020 baru pelaksanaan pembangunannya,” ucap Midji.
Kalau perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tahun anggaran berbeda ini berjalan dengan baik, Midji yakin penyerapan anggaran akan lebih baik. “Insya Allah penyerapan anggaran itu akan berjalan secara normal,” pungkasnya.(dik)
