KALIMANTAN TODAY, SAMBAS.
Pandangan Fraksi di DPRD Sambas, Rabu (21/8) siang, tentang rancangan APBD Perubahan 2019, menyoroti masalah sosial, tenaga honorer serta masalah masalah lainnya. Dari 9 fraksi, hanya 8 fraksi yang hadir, satu fraksi abstain.
Ketua DPRD Sambas Ir. Arifidiar menjelaskan, pandangan fraksi fraksi tersebut banyak menyingung masalah tingginya tingkat kekerasan terhadap anak, cabul, kemiskinan serta hal hal lainnya.
“Yang menjadi pokok masalah di Kabupaten Sambas, adalah persoalan ekonomi, perlu dicari solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Sambas,” ujarnya.
Dijelaskannya, kebetulan di Kabupaten Sambas tidak memiliki sumber daya alam, seperti tambang, perkebunan, dan lain lainnya.
“Perkebunan kelapa sawit di Sambas, belum bisa memberikan kontribusi pada pemerintah daerah, maupun masyarakat. Pemerintah daerah hanya berpaku pada APBD,” paparnya
Untuk menopang pembangunan kata dia, APBD ini harus distel sedemikian rupa.
“Guna menopang pembangunan di Kabupaten Sambas,” urainya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sambas, Hairiah Ria yang hadir menjelaskan, dari seluruh pandangan fraksi hampir rata rata memberikan solusi tentang implementasi anggaran supaya kedepan lebih maksimal.
“Prioritas dari pembangunan serta isu isu yang berhubungan dengan lingkungan, pembakaran hutan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk menyangkut tenaga honorer,” kata dia.
Lanjut dia, “Yang berhubungan dengan tenaga guru, jadi hampir semua komunikasi didalam pandangan yang disampaikan fraksi fraksi,” pungkasnya. (jon)