Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU – Kapolres Sanggau AKBP. Imam Riyadi menegaskan pihaknya bersama TNI tidak main-main dalam menyelesaikan persoalan Karhutla. Termasuk keseriusan Presiden RI yang lebih mengedepankan upaya pencegahan.
Pemerintah daerah juga sudah melakukan berbagai upaya pencegahan, satu di antaranya melalui program cetak sawah. Namun ia menilai, sinergisitas antara TNI/Polri dan Pemerintah Daerah yang selama ini sudah berbuat, tidak di dukung oleh perusahaan yang ada.
“Logikanya sajalah, tiap tahun perusahaan membantu masyarakat buka lahan. Tak usah banyak-banyak, cukup lima hektar setahun, kalikan 10 tahun sudah berapa. Kenapa? karena mayoritas masyarakat kita petani. Petani kita ini bukan nyari untung, tapi hanya untuk bertahan hidup,” kata Kapolres dalam rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kamis (15/8).
Beberapa waktu lalu, Polres Sanggau menggelar simulasi pemadaman api, tetapi hanya ada beberapa perusahaam yang hadir. Masih banyak perusahaan yang tidak mau hadir.
“Penanganan karhutla itu tidak bisa hanya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat dan pemerintah, tetapi juga pihak swasta. Di Sanggau ini hanya mengandalkan pemerintah saja, ngak ada sambung bersambut dari perusahaan, khusus yang menangani karhutla ini tidak ada saya lihat dari perusahaan, ngak ada yang serius dan tidak ada yang berkesinambungan,” tegas Kapolres.
Kapolres meminta perusahaan yang berinvestasi di Sanggau tidak hanya memikirkan bagaimana memperoleh laba, tetapi juga memikirkan nasib masyarakat.
“Masa setiap tahun kita hanya ngurusi karhutla terus. Pak Bupati kan juga mau membangun,” terangnya.
Kekesalan Kapolres semakin memuncak ketika pihak perusahaan perkebunan dan perusahaan hutan tanaman industri yang diundang dalam rapat koordinasi hanya mengutus perwakilan.
“Ini yang hadir bukan pengambil kebijakan sehingga apa yang ingin kita rumuskam nanti sulit kita laksanakan,” kesal Kapolres. (Ram)
