Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–
Mewujudkan Desa Mandiri telah menjadi program andalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di bawah kepemimpinan Sutarmidji dan Ria Norsan. Hal ini sama saja menjadikan Kepala Desa (Kades) sebagai ujung tombaknya.
“Kades harus inovatif, tidak boleh monoton dan segera memetakan apa-apa saja yang mesti dikembangkan di desanya,” kata Affandie AR, Anggota DPRD Provinsi Kalbar kepada wartawan, Senin (5/8).
Menurut Affandie, dari namanya saja sudah jelas bahwa yang akan diwujudkan itu kemandirian desa. “Tujuan utama dari Desa Mandiri itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” katanya.
Kuncinya utamanya, tambah dia, bagaimana selalu inovatif menggali potensi. Olehkarenanya di antara konsep Desa Mandiri itu mesti memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Keberadaan BUMDes ini harus dapat menciptakan perputaran ekonomi di desa itu,” jelas Affandie.
Dia mencontohkan, BUMDes itu bisa saja memberikan kredit berupa benih sayuran untuk ditanam petani. Hasilnya berupa sayur mayur yang bisa dijual. “Tentu ini akan meningkatkan ekonomi di desa itu. Maka finansial mereka akan terbangun,” ucap Affandie.
Selain BUMDes, Desa Mandiri juga mesti mempunyai sarana pendidikan, transportasi dan komunikasi. Semuanya itu bermuara pada peningkatan perekonomian desa.
“Kalau tidak bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, sebenarnya desa itu tidak bisa disebut sebagai Desa Mandiri,” tegas Affandie.
Sebenarnya, ungkap dia, Pemerintah Pusat (Pempus) telah memberikan Dana Desa; 70 persen untuk pembinaan masyarakat, dan 30 persen untuk infrastruktur dan lainnya.
“Cuma banyak desa yang masih ‘bermain’, tidak fokus pada peningkatan produksi mereka,” sesal Affandie.
Banyak potensi di desa yang bisa digali dan ditingkatkan untuk menciptakan perputaran ekonomi di desa. Tetapi, menurut Affandie, harus didukung infrastruktur yang memadai. “Berupa sarana dan prasarana yang bagus, lahannya juga harus bagus,” jelasnya.
Sayangkan satu kesatuan untuk perputaran ekonomi di desa itu dihadapkan pada kendala tidak berjalannya Komunikasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) beberapa pihak.
“Contoh, suatu tempat tidak membutuhkan benih kedelai, melainkan membutuhkan benih jagung. Tetapi pemerintah memberi benih kedelai. Ini kan tidak cocok,” papar Affandie.
Ia berharap, Gubernur Kalbar dapat menciptakan KIS ini, baik dengan Pempus maupun Pemkab. “Supaya program ini tidak tumpang tindih,” terang Affandie.(dik)
