Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Regulasi menjadi salah satu pilar penting yang sangat dibutuhkan untuk membangun sektor pariwisata. Olehkarenanya, Legislatif dan Eksekutif Kalbar menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pramuwisata.
“Perda ini bukan untuk memonopoli usaha pariwisata. Tidak benar seperti itu,” kata Franseda Djaoeng, Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Kalbar.
Ia menyampaikan hal tersebut ketika ditemui wartawan di sela rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) Pramuwisata di DPRD Provinsi Kalbar yang diketuai Yohanes A Dopong, di DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (30/07/2019) sore.
Franseda menjelaskan, Raperda yang akan disahkan menjadi Perda Pramuwisata ini sebagai payung hukum bagi seluruh organisasi atau pelaku usaha wisata. “Perda ini tentang profesionalisme bukan badan usaha,” katanya.
Regulasi pariwisata ini, menjut Franseda, menjadi sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai keluhan dari berbagai insan yang bergerak di sektor wisata di Provinsi Kalbar.
Contohnya, kata Franseda, ketika berlangsung even Cap Go Meh, wisatawan yang datang dari luar itu tidak bisa dihalang-halangi atau dibatasi, mereka mestinya mendapatkan informasi yang tepat tentang even budaya yang berlangsung.
“Even seperti ini tentunya menjadi Duta Besar daerah. Tentunya membutuhkan pelaku yang profesional. Jangan sampai orang dari luar yang justru bicara tentang budaya Kalbar ini. Khawatirnya malah dipelesetkan,” papar Franseda.
Profesionalisme tentu sangat penting, bagaimana pengelola, pelaku usaha wisata atau lainnya betul-betul memahami budaya Kalbar untuk disampaikan ke para wisatawan. “Maka dari itu perlu kita atur, melalui Perda Pramuwisata ini kelak,” jelas Franseda.(dik)
