KALIMANTAN TODAY, LANDAK- Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Landak menggelar rapat paripurna ke 15 masa sidang ke II tahun 2019 dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Landak atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Landak terhadap pidato pengantar Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2019 yang disampaikan Bupati Landak pada senin 22 juli 2019 lalu.
Sidang paripurna yang digelar senin pagi (29/07/2019) di aula Kantor DPRD Landak ini dipimpin langsung Ketua DPRR Landak Heri saman serta dihadiri Bupati Landak Karolin Margret Natasa, Sekda Landak Vinsensius, para unsur OPD Pemkab Landak, serta 21 dari 35 anggota DPRD Landak.
Dalam penyampaiannya, Bupati Landak Karolin Margret Natasa turut mengapresiasi DPRD Landak yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019.
Menanggapi pernyataan dari Fraksi Demokrat yang disampaikan sebelumnya terkait dengan berkurangnya pendapatan hibah yang semula Rp. 58,669 miliyar berkurang sebesar Rp. 200.000 juta sehingga menjadi Rp. 58,469 miliyar terhadap hal tersebut Bupati menjelaskan bahwa pendapatab tersebut merupakan program hibah air minum perkotaan dari sumber dana penerimaan dalam negeri tahun anggaran 2019. Dimana berkurangnya pendapatan hibah tersebut berdasarkan surat Mentri Keuangan Republik Indonesia nomor S-14/MK.7/2019 perihak penetapan pemberiaan hibah air minum perkotaan dari sumber dana penerimaan dalam negeri tahun anggaran 2019 tanggal 2 mei 2019 dan besarannya disesuaikan dalam perubahan APBD 2019
Sementara terkait dengan masukan dari fraksi Landak Barobah dan Fraksi Gerindra mengenai harapan agar SKPD lebih giat dan aktif guna mendapatkan dana insentif daerah (DID). Terhadap pernyataan itu Karolin memberikan apresiasi yang tinggi atas perhatian yang diberikan DPRD Landak.
“Saya memastikan akan mengingatkan kembalu kepada para SKPD agar lebih giat lagi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Karolin.
Selanjutnya terkait saran yang diberikan oleh fraksi Gerindra terkait pengoptimalan PAD melalui pajak daerah. Karolin memastikan bahwa dalam upaya pengendalian atas kebocoran pendapatan saat ini Bapenda Landak sudah membangun kerjasama dengan Bank Kalbar dengan memamfaatkan teknologi yaitu dengan pembayaran sistem online.
Berkaitan dengan saran yang diberikan Fraksi partai Nasdem terhadap iklim investor di Kabupaten Landak agar dapat berjalan baik sehingga perekonomian timbuh lebih bagus. Karolin menyampaikan bahwa kurangnya investasi ini dipengaruhi beberapa hal salah satunya investor hanya melirik sektor hulu saja seperti perkebunan dan pertambangan sementara sumber daya yang dimiliki dari sisi luas lahan sangat terbata dan sudah dikelola oleh investor yang ada.
“Dari sisi investasi hilir atau investasi produk barang jadi terkendala pada infrastruktur dasar seperti energi, air baku dan sarana jalan terhadap akses pelabuhan,”
“Dari bidang pariwisata dan perhotelan terkendala infrastruktur jalan dan SDM yang masih kurang memahami sektor pariwisata,” sambung Karolin.
Selanjutnya terkait dengan catatan ketujuh fraksi di DPRD Landak yang berharap APBD berpegang teguh pada prinsip efesien, efektif, ekonomis yang dalam pelaksanaannya akan menjadi instrumen sebagai upaya mewujudkan visi misi Kabupaten Landak, Bupati Landak memastikan Pemerintah daerah akan melakukan langkah-langkah yang diminta. Mengingat sangat penting peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik berjalan sesuai dengan perencanaan.
Sementara itu Ketua DPRD Landak Heri Saman turut mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Landak selama ini, terutama atas hasil capaian kinerja disegala bidang yang telah ditunjukan eksekutif dalam membangun Kabupaten Landak ke arah yang lebih baik
Ia juga berharap kedepan pembangunan di Kabupaten Landak dapat terus berjalan dengan baik terutama yang menyentuh langsung pada pelayanan kepada masyarakat.
“Hari ini kita mendengarkan jawaban Bupati Landak atas pandangan umum fraksi-fraksi, tadi sudah disampaikan oleh Bupati, fraksi-fraksi dalam pandangan umumnya telah memberikan saran dan pendapat, masukan terutama berkaitan dengab perubahan APBD ini yang dimulai 1 januari 2019 sampai dengan sekrang, dalam perjalanan waktu ini kan tentu ada perkembangan-perkembangan baik itu dari segi pelayanan pemerintahan, struktur APBD sampai dengan persoalan Desa, ini semua untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja,” kerus Heri. (Kar)