KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Pembangunan di perbatasan negara di Provinsi Kalbar semakin wah. Percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di ujung negeri ini pun seolah di depan mata. Namun dihadapkan pada masalah tidak terpantaunya arus keluar masuk barang-barang ilegal.
“Ini tentu merugikan masyarakat dan pemerintah pada umumnya. Berdampak negatif pada geliat ekonomi di perbatasan,” kata Lukanus Lukas Pasalima, Anggota DPRD Provinsi Kalbar kepada wartawan, Minggu (21/7).
Supaya perekonomian masyarakat di perbatasan terus bergerak positif seiring membaiknya infrastruktur, menurut Lukas, harus dibarengi dengan peningkatan pengawasan lalu lintas barang antarnegara.
Apabila itu dilakukan secara sinergis dengan melibatkan berbagai pihak, tambah dia, niscaya tujuan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) akan terwujud, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di beranda depan negara ini.
Percepatan pertumbuhan ekonomi di perbatasan, kata Lukas, bisa terwujud apabila ditopang dengan berbagai regulasi yang memudahkan, tanpa harus melabrak aturan-aturan lain.
Lukas menilai, memang sejauh ini regulasi di perbatasan sudah sangat baik. Namun belum mampu mendongkrak geliat ekonomi secara signifikan. “Salah satunya karena kebocoran pada lalu libtas barang tadi,” katanya.
Olehkarenanya, Lukas menegaskan, supaya pengawasan perbatasan diperketat, bukan hanya di PLBN tetapi juga di jalur-jalur tikus. “Terutama pengawasan di sekitaran border Jagoi Babang,” tutupnya.(dik)