Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, BENGKAYANG – Wakil Bupati Bengkayang, Agustinus Naon menanggapi terkait dengan dilakukannya pemberhentian pelayanan BPJS di RSUD kabupaten Bengkayang adalah wajar. Karena rumah sakit belum terakreditasi.
Rencana pemberhentian layanan kesehatan oleh BPJS tersebut akan dilakukan beberapa hari kedepan pada bulan Juli ini ke pihak rumah sakit RSUD Bengkayang.
Pemberhentian layanan tersebut dilakukan BPJS berdasarkan surat dari Kementerian Kesehatan dengan hal dukungan Pemda terhadap kesinambungan pelayanan peserta JKN di rumah sakit yang belum terakreditasi per tanggal 30 juni 2019.
“wajar apabila dilakukan pemberhentian pelayanan BPJS di RS Bengkayang. Karena RS belum terakreditasi. Karena itu aturan, kita tidak bisa melanggar aturan. Ada aturan seperti itu kita ikuti. Memang kita kasihan sama orang, tapi apa boleh buat itu aturan. Kalau kita langgar salah pula.
Naon menuturkan, warga yang masuk dalam layanan BPJS tetap akan di layanan BPJS, namun tidak di RS Bengkayang.
“Dilayani di RS lain yang terakreditasi dan bekerjasama dengan BPJS. Seperti RS di Serukam Sambas dan singkawang,” ujarnya, Rabu (3/7).
Terkait akreditasi RS, Naon mengatakan Pemda Bengkayang setiap tahunnya melakukan penganggaran untuk rumah sakit. Dan saat ini, layanan di RS Bengkayang terus mengalami perbaikan. Namun semua tentu tidak sekaligus, semua bertahap sesuai dengan keuangan Pemda.
“Direktur RS yang baru ini saya lihat sudah bagus. Dia benah sana-sini, dan hubungan dia ke pusat juga bagus. Karena apapun yang dilakukan tentu juga persetujuan pusat,” puji Naon.
Sementara itu, anggota DPRD kabupaten Bengkayang Eddy terkait hal tersebut, semestinya proses pelayanan untuk masyarakat tetap dilakukan RSUD. Tinggal bagaimana pemeritah daerah bekerjasama dengan BPJS, ini menyangkut soal kemanusiaan jangan sampai hanya persoalan administrasi RSUD Bengkayang belum terakreditasi, kemudian BPJS mengentikan pelayanan disana.
“Kita kasihan dengan masyarakat, ini soal kemanusiaan. Saya berharap BPJS bekerjasama dengan Pemda agar tetap melaksanakan pelayanan BPJS di RSUD,” ujar Eddy.
Eddy juga berharap pemerintah segera melakukan akreditasi , dan persyaratan-persyaratan segera dipenuhi. ” Kita DPRD mendorong hal tersebut,” tegasnya.
Kepala Layanan Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Eko Junistianto mengatakan pihaknya akan menyurati Pemda Bengkayang dan RSUD hari ini (3/7). RSUD tetap bekerjasama dengan BPJS , tetapi dibatasi pelayanannya.
“kami akan bersurat ke Pemda Bengkayang dan RSUD. RSUD tetap bekerjasama dengan BPJS tetapi dibatasi pelayanannya, sampai ada surat Akreditasi dari KARS bahwa RSUD Bengkayang lulus akreditasi, setelah itu pelayanan kembali seperti semula,” pungkasnya. (Titi)
