Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU – Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menjadi alternatif bagi pemerintah untuk merekrut pegawai selain melalui jalur CPNS. Seperti diketahui, di Kabupaten Sanggau beberapa formasi CPNS 2018 minim pelamar, bahkan ada yang tidak ada sama sekali, sehingga hingga kini posisi tersebut kosong. Utamanya di formasi dokter spesialis.
“Kita sedikit kecewa, karena tak banyak yang masuk. Tidak banyak juga yang melamar. Makanya kita evaluasi kembali. Ini kan ada rencana perekrutan jalu P3K. Salah satu yang diutaman untuk periode ini adalah tenaga pendidikan, kesehatan dan penyuluh,” kata Plh. Bupati Sanggau, A.L. Leysandri, Jumat (8/2).
Pemda Sanggau, kata dia, masih menunggu. Jika petunjuk pemerintah pusat sudah keluar, baru akan ditentukan formasi mana saja yang dibutuhkan daerah saat ini. Terutama juga untuk formasi CPNS 2018 yang tak ada pelamarnya. “Mudah-mudahan cepat realisasinya. Yang umum nanti untuk periode berikutnya,” ujarnya.
Pada rapat terakhir di Batam, lanjut Leysandri, belum diketahui berapa jatah kuota Kabupaten Sanggau. Selain itu semua kepala daerah meminta agar P3K dibiaya dari APBN. Dikatakannya, akan cukup memberatkan, jika harus dibebankan pada keuangan daerah.
“Ini yang mau dituntut kepala daerah, terkait sosialisasi P3K Kemenpan. Mudah-mudahan itu menjadi tanggungjawab APBN. Kan masih banyak APBD yang tidak memadai. Lalu nanti banyak biaya pegawai ketimbang pembangunan,” terangnya.
Ditanya soal intensif dokter spesialis di Kabupaten Sanggau, Leysandri mengaku tak tahu persis. Yang pasti angkanya berkisar antara Rp15-20 juta. “Pokoknya lebih besar dari Sekda. Sekda jak Rp7,5 juta,” pungkasnya. (Ram)
