Catatan Akhir Tahun 2018 : Beragam Gejolak Menyatukan Persaudaraan

Oleh Karolin Margret Natasa, Bupati Kabupaten Landak

Kepada saudara-saudaraku di Kabupaten Landak khususnya dan saudara-saudaraku di Kalimantan Barat tercinta, beberapa hari lagi 2018 berakhir, apa yang telah dilalui sepanjang tahun ini menjadi pegangan penting dalam menapaki perjalanan di sepanjang 2019 nanti.

Tahun 2018 di buka dengan keriuhan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat. Penuh bertabur hoax, intrik, saling jegal dan jebakan – sehingga Pilkada yang sejatinya mencari putera/puteri terbaik dalam memimpin negeri, tak ubahnya Padang Kurusetra (Pertempuran Baratayuda pada kisah Mahabrata).

Masyarakat pun terbelah dengan penggiringan opini yang begitu masif, sehingga bukan lagi “kita”, namun “kami atau kalian” ditambah bumbu-bumbu penyedap kian mempertegas perbedaan itu.

Meski suasana begitu panas, kedewasaan politik masyarakat Kalbar mampu menjungkirbalikkan semua prediksi menakutkan akan episode akhir Pilkada 2018 meledaknya kerusuhan sosial paska pengumuman pemenang.

Bila kemudian muncul ketidakpuasan di masa-masa awal kepemimpinan calon terpilih atas sejumlah keputusan yang diambil, kondisi tersebut bukan karena ‘istilah anak milennial belum move on’, namun lebih kepada kedua belah pihak yakni pemimpin dan rakyatnya masih dalam proses adaptasi gaya kepemimpinan dan menunggu ke arah mana perahu provinsi Kalbar ini  dibawa.

Namun secara keseluruhan, stabilitas keamanan dan kondusifitas provinsi Kalbar aman terkendali. Rakyat yang terbelah selama periode kampanye sudah kembali menyatu dan menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya.

Tahun 2018 pun menerbitkan kebahagian bagi masyarakat desa, anggaran dana desa kembali naik dari Rp 60 triliun menjadi Rp 73 triliun di tahun 2019, artinya tiap desa akan menerima Rp 1, 4 miliar dibanding tahun ini sebesar Rp 800 juta.

Besarnya dana desa tentu menjadi berkah bagi masyarakat desa yang selama 70 tahun lebih hanya jadi penonton dan tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Kini masyarakat desa menjadi objek untuk mengurus dirinya sendiri dengan bisa langsung mengeksekusi apa yang menjadi kebutuhannya tanpa harus melalui proses yang panjang bernama Musrembang.

Hasilnya, sejumlah desa mulai bangkit setelah program dana desa digulirkan 2015, sejumlah desa menggunakannya untuk membangun infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan dan irigasi. Tahun berikut dana desa digunakan untuk program lainnya, sebagaimana yang terus saya dengungkan agar desa-desa di Kabupaten Landak mulai bergerak untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang terfokus di sektor kelapa sawit, karet atau wisata.

Pilkada dan anggaran dana desa menjadi catatan penting dalam menapaki 2019 nanti, kedewasaan politik dan kemampuan masyarakat mengelola dana dalam membangun desanya menjadi modal bagi masyarakat dalam menghadapi hiruk pikuk pemilihan presiden di bulan April 2019. Pilihan politik boleh berbeda, namun kesadaran rakyat dalam mencari pemimpin yang terbaik dalam menahkodai perahu besar bernama NKRI jauh lebih penting agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Ngabang, 28 Desember 2018