Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALBAR – Calon Bupati Landak periode 2017-2022, Karolin Margret Natasha mengatakan dirinya akan meningkatkan jumlah Alokasi Dana Desa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat disetiap desa, jika dipercayakan masyarakat untuk menjadi bupati kabupaten itu pada Pilkada 2017 mendatang.
“Ini menjadi salah satu perhatian utama dari kami. Kami akan memprioritaskan peningkatkan ADD setiap desa, agar desa bisa menggunakannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Karolin saat menyampaikan orasinya dalam kampanyenya di Desa Raba kecamatan Menjalin, Rabu.
Karolin mengatakan, dirinya bersama calon wakil bupati Landak, Herculanus Heriadi juga akan mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) disetiap desa agar pemeirntah desa bisa memaksimalkan potensi yang ada.
“Dengan adanya Bumdes ini, pemerintah desa juga bisa mendapatkan pendapatan asli desa yang tentu bisa digunakan untuk membantu memaksimalkan pembangunan disana,” tututrnya.
Menurut Karolin, dana desa itu akan sangat membantu pekerjaan Pemerintah, karena pemeirintah desa sendiri yang akan mengelola dana tersebut untuk pembangunan diwilayahnya.
Dia mengakui, saat ini, dana desa yang disalurkan kepada setiap desa memang masih sangat minim, antara Rp600 sampai Rp700 juta.
“Kami akan mengupayakan agar ADD ini bisa mencapai Rp1 miliar untuk setiap desa. Kami yakin bisa mewujudkan hal itu,” katanya.
Karolin menambahkan, dirinya menyadari, masih banyak desa yang membutuhkan pembangunan di kabupaten Landak. Namun, untuk mempercepat pembangunan tersebut, PAD Landak masih sangat kecil, sehingga upaya tersebut belum maksimal.
“Karena PAD Landak tidak mencukupi, kita akan menempuh jalur lain, dengan melakukan loby politik kepada pemerintah provinsi dan pusat. Saya akan memaksimalkan semua link yang ada untuk mendapatkan dana bantuan pembangunan di Landak, sehingga harapan smeua masyarakat Landak, untuk mempercepat proses pembangunan bisa terwujud,” kata Karolin.
Anggota DPR dari Komisi IX itu juga mengingatkan kepada semua kepala desa untuk bisa menggunakan dana yang ada untuk membangun desa dan memperkecil kebocoran dana yang ada untuk kepentingan yang tidak perlu.
“Agar itu bisa maksimal, tentu kepala desa harus bisa memprioritaskan urusan wajib dari penggunaan dana itu, jangan sampai digunakan untuk keperluan yang tidak penting. Sebesar apapun dana yang ada, kalau tidak digunakan secara efisien, jelas akan mubazir,” tuturnya.
(Ald)
