Gubernur Kalbar Paparkan Rencana Kerja GCF Indonesia di Mexico

MEXICO –  Gubernur Kalbar Cornelis memaparkan langkah-langkah yang  dilaksanakan dalam memberikan masukan mengenai kearufan lokal masyarakat Dayak dalam menjaga hutan agar tetap lestari.

Masukan Cornelis menjadi perhatian para peserta karena mengemukakan sejumlah kearifan lokal (local wisdom) masyarakat Dayak yang secara empirik dialami Cornelis dalam mengelola dan memperlakukan hutan.

Pertemuan Tahunan para gubernur dunia yg tergabung dalam Governor’s Climate and Forest Task Force (GCF Task Force) di Guadalajara (Estate Jalisco) tgl 31 Agustus-1 September 2016 telah menampilkan laporan hasil progres semua kegiatan masing-masing provinsi dan negara bagian yg menjadi anggota forum sesuai Deklarasi Rio Branco.

Gubernur negara bagian Jalisco, Aristoteles Sandoval, yang menjadi tuan rumah menyatakan optimismenya untuk meredusir deforestasi hingga 80% dan mengurangi emisi gas hingga 50% sesuai target GCF di tahun 2020 setelah melaksanakan sejumlah rencana di negara bagiannya.

Optimisme yang sama juga dinyatakan oleh Peter Shumlin gubernur negara bagian Vermont AS, Fernando Melendez (Peru), Silvano Aureoles (Brasil) dan juga gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambri.

Pada sesi Talkshow yang dipandu Gubernur Jalisco Aristoteles Sandoval, Cornelis memaparkan bahwa Kalbar sebagai koordinator GCF di Indonesia telah membuat rencana kerja berdasarkan 3 pilar utama yaitu pertama, memperkuat kesatuan pengelolaan hutan, mengendalikan Penggunaan Ruang dan Tata Kelola Ijin; kedua, membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk memastikan rantai pasok komoditas diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan; ketiga, menjamin pembangunan rendah emisi yang inklusif dengan keterlibatan aktif masyarakat adat dan petani kecil.
Ketiga pilar ini menjadi panduan 6 provinsi di Indonesia mengurangi deforestasi.

Lebih lanjut GCF Indonesia, demikian Cornelis, telah aktif berdialog dengan pemerintah pusat dan provinsi di luar anggota serta juga dengan mitra swasta termasuk LSM dan Swasta. Dialog telah dilaksanakan beberapa kali termasuk dengan dubes negara negara sahabat.

“Pada tingkat nasional saya telah memimpin dialog dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyuarakan permintaan dari tingkat sub nasional agar mengkondisikan pengurangan deforestasi dan emisi gas rumah kaca. Permintaan itu meliputi diselesaikannya tingkat emisi rujukan, registrasi karbon dan mekanisme distribusi manfaat untuk REDD,” ujar Cornelis.

Di Kalbar sendiri, lanjut Cornelis, Pemerintah Provinsi telah menyusun dokumen tingkat rujukan emisi hutan yg melibatkan semua pihak termasuk swasta, NGO, masyarakat, universitas dan negara donor. Dokumen Tingkat Rujukan Emisi Hutan ini mengacu pada dokumen tingkat nasional.

Lebih lanjut Cornelis menegaskan Kalbar sudah menjalin kemitraan dengan swasta untuk menjamin supply chain yang berkelanjutan sesuai 4P approaching (planet, people, profit and peace). Misalnya, kerjasama pengembangan kemiri sunan dengan Yayasan Belantara dan Grup APP untuk menghijaukan kembali lahan kritis. Selain itu merekomenfasikan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) berupa Areal Hutan Pendidikan untuk Fakultas Kehutanan Untan seluas 22.500 Ha dimana 5.000 Ha di dalamnya direncakan untuk pengembangan energi terbarukan (biodiesel) dari tanaman kemiri sunan atau tanaman lain seperti rumput gajah. Selain itu kerjasama dengan beberapa perusahaan HPH untuk sertifikasi FSC seluas 248.570 Ha. Kerjasama juga dilakukan dalam pengelolaan lanskap terintegrasi di Kab. Kubu Raya bersama berbagai perusahaan HTI, HPH Mangrove, restorasi ekosistem dan Hutan Desa – termasuk dengan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) grup APP, Bina Silva dan Grup Alas Kusuma dengan cakupan lahan lebih dari 500.000 Ha. Secara bersamaan dukungan juga diberikan kepada program The Heart of Borneo yg dikelola WWF yang lanskapnya meliputi Kalimantan, Malaysia dan Brunei Darussalam.

“Saya percaya tren yang sama juga dilakukan oleh kolega kami dari Aceh, Papua Barat, Kalteng dan Kaltim,” tegas Cornelis.

Namun demikian Cornelis mengeluhkan masih kurangnya pengakuan dan penghargaan terhadap upaya yang telah dilakukan. “Sejauh ini dukungan teknis dan pendanaan masih berada di Pemerintah Pusat dan institusi non pemerintah seperti NGO. “Kami hanya dilewati saja. Akibatnya Provinsi tidak dapat mengontrol dan mengkoordinir kegiatan yang didanai oleh pendonor Internasional di tingkat daerah. Saya khawatir hal ini akan menyebabkan rencana kerja tidak terarah atau bahkan menggagalkan target pengurangan deforestasi, emisi dan pembangunan hijau berbasis komoditas berkelanjutan di daerah,” keluhnya.

Setelah sesi pembukaan oleh Menteri Lingkungan Hidup Mexico Rafael Pacchiano dan sesi Talk Show dipandu gubernur Jalisco Aristoteles Sandoval, dilanjutkan dengan sesi sidang terbatas para gubernur.

Pada sesi sidang terbatas inilah beberapa gubernur yang terkesan dengan pandangan gubernur Cornelis menyampaikan undangan untuk berkunjung ke wilayahnya. Kedua gubernur tersebut adalah gubernur Ontario Kanada (Katleen Wynne) dan gubernur Vermont AS (Peter Schumlin).

Terhadap undangan ini gubernur Cornelis mengucapkan terima kasih namun mengatakan belum dapat memenuhinya. “Jadwal saya September ini padat,” katanya.

Hadir juga dalam pertemuan tahunan GCF Guadalajara 2016 mantan Dubes RI untuk AS Dino Pati Djalal dan Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim Dunia PBB, Patricia Espinosa Cantellanos yg memberikan sambutan dalam kondisi cidera kaki dibantu kruk dan mendapat applaus peserta pertemuan (HumasProv Kalbar)