Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Mengingat kasus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia semakin hari semakin bertambah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Prabasa Anantatur menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 kepada Komisi II DPR-RI.
“Saya selaku kader Partai Golkar juga akan mengusulkan ke DPP supaya Pilkada Serentak 2020 ini diundur,” kata Prabasa, ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/03/2020).
Paling tidak, lanjut legislator partai Golkar Kalbar demisioner ini, Pilkada Serentak 2020 ditunda selama satu tahun. “Tetapi ini kan kebijakan nasional. Selain usulan KPU juga keputusan politik di DPR-RI untuk mengubah Undang-Undang pelaksanaan Pilkada Serentak tersebut,” kata Prabasa.
Ia mengungkapkan, DPR-RI sudah menggelar paripurna hari ini. Mudah-mudahan bisa menyikapi masalah Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi global Covid-19 seperti sekarang.
“Saya lebih cenderung Pilkada ini diundur, bukan berarti menganggapnya tidak penting, itu penting, tetapi lebih penting masyarakat yang terdampak Covid-19,” ucap Prabasa.
Apabila pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda, menurut Prabasa, alokasi anggarannya bisa dialihkan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi global Covid-19.
“Kita ketahui, setiap Pilkada itu setidaknya menggunakan Rp60 Miliar sampai Rp70 Miliar APBD. Alokasi ini bisa digunakan untuk membantu masyarakat, khususnya untuk bidang kesehatan yang diperlukan,” papar Prabasa.
Penundaan Pilkada Serentak 2020 ini, kata Prabasa, bisa menjadi salah satu upaya mencegah penularan Covid-19. “Sebagai contoh di Dapil (Daerah Pemilihan) saya, Kabupaten Sambas yang juga melaksanakan Pilkada 23 September 2020,” ujarnya.
Tenaga kerja di Kabupaten Sambas, ungkap Prabasa, banyak yang bekerja di Malaysia. “Sekarang Malaysia lockdown, otomatis mereka akan kembali Sambas dan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada,” pungkasnya.(dik)
